BUMIAKTUAL,SITUBONDO – Komisi I DPRD Situbondo kecewa dengan data Angka Kemiskinan Partispatif (AKP) di Situbondo. Sebab, data yang setiap tahun diperbaruhi itu masih dinilai tidak akurat.
Ketua Komisi I DPRD Situbondo, H Faisol menjelaskan, ada temuan di salah satu desa, yang harus mengembalikan bantuan dari pemerintah kabupaten. Sebab, hampir separo dari penerimanya ternyata sudah meninggal dunia. “Dari 69 penerima, 30 diantaranya sudah meninggal dunia,” kata H. Faisol yang tidak menyebutkan nama desa tersebut, Selasa (04/08/2020).
Kata dia, hal itu mengakibatkan hanya ada 39 yang mendapatkan bantuan uang tunai. Padahal, setiap tahun masing-masing desa telah melakukan perbaruan data AKP ke Kabupaten. “Kenapa Kabupaten tidak meminta hasil musdes saja. Agar tidak terjadi pengembalian dana dari desa,” imbuh Ketua Komisi I DPRD Situbondo.
Politisi PPP itu mengusulkan, semua penerima diambil berdasarkan musdes desa atau kelurahan masing-masing. Sehingga, meminimaliris adanya pengembalian dana. “Karena bantuan dari pusat hingga desa tidak boleh ganda. Artinya, satu orang hanya boleh mendapat salah satu bantuan,” jelasnya.
Karena itu, dalam waktu dekat ini, Komisi I DPRD Situbondo akan segera memanggil seluruh pimpinan Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Situbondo. Tujuannya, untuk mengatasi permasalahan penerima bantuan yang masih dinilai tidak merata. “Banyak laporan dari masyarakat, penerima bantuan hanya diterima oleh kalangan terdekat RT. Padahal, seluruh RT tidak tahu tentang data penerima bantuan,” tutup H Faisol. (dra/usy)
