BUMIAKTUAL, SITUBONDO – Pengesahan APBD 2021 Kabupaten Situbondo masih belum kunjung ada kejelasan. Antara Pemkab dan DPRD Situbondo masih terjadi ‘perang dingin’. Sebab itulah, solusinya adalah fasilitasi dari Provinsi Jatim. Meski begitu, DPRD Situbondo menginginkan permasalahan tersebut bisa diselesai secepat mungkin.
Wakil Ketua DPRD Situbondo, Abdurahman menyampaikan persetujuannya dengan langkah fasilitator dari Gubernur Jatim. Tapi, dia berdoa, agar sebelum itu terjadi sudah ada titik temu antara DPRD dan Pemkab Situbondo untuk mengesahkan APBD 2021. “Sampai detik ini belum ada kejelasan dari Gubernur. Kita harus memaklumi dengan kondisi seperti saat ini,” jelasnya.
Politisi PPP tersebut juga menambahkan, untuk membahas APBD 2021 yang sudah terlambat, harus benar benar mengedepankan sikap negarawan. Sebab, jika tidak, maka tak ada pembangunan di Situbondo selama satu tahun kedepan. “Kita harus membuang jauh-jauh ego personal,” imbuh politikus PPP itu.
DPRD Situbondo telah menarik beberapa hak kenaikan tunjangan yang sempat diajukan di APBD 2021. Dengan tujuan, untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. “Hak tunjangan, dan hak pokok-pikir telah kita tarik,” jelas Abdurahman.
Keterlambatan APBD, lanjut Abdurahman, dipastikan akan meninggalkan dampak negatif. Seperti sanksi administrasi. Nantinya, pejabat politik tidak akan menerima gaji selama enam bulan ke depan.
Diperoleh keterangan, ABPD tahun 2021 seharusnya sudah rampung sejak bulan November silam. Tapi, sejumlah kendala terjadi sehingga terjadi pergeseran jadwal. Hingga akhirnya, dilaksanakan paska Pilkada ini. (dra/usy)
