BUMIAKTUAL, SITUBONDO – Mengantisipasi kerawanan selama proses pemilihan gubernur mampu kepala daerah serentak tahun 2024, Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten Situbondo menggelar launching pemetaan kerawanan, Senin (19/8/2024).
Pemetaan Bawaslu tersebut berdasarkan data laporan temuan jajaran pengawas pemilu dan laporan masyarakat kepada Bawaslu yang sudah teregister sebagai temuan pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 dan Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Situbondo, Ahmad Faridl Ma’ruf menjelaskan dari pemetaan kerawanan pilkada serentak 2024 dihasilkan 7 Indikator kerawanan, diantaranya adanya bencana alam, adanya intimidasi terhadap penyelenggara pemilu maupun proses penyelenggaraan pemilu atau Pilkada.
“Selain itu juga terkait netralitas TNI/Polri dan ASN, Adanya putusan dari DKPP ke Bawaslu dan KPU, Perhitungan suara ulang, surat pemungutan suara tertukar dan yang terkahir adanya politik uang. Itu semua 7 indikator hasil pemetaan,” jelas Faridl.
Dari 7 indikator hasil pemetaan tersebut, kata Faridl terdapat 5 potensi kerawanan yang menjadi titik fokus antisipasi dan pengawasan, yakni Isu Netralitas TNI/Polri- ASN, isu Politik Uang, isu intimidasi kepada pemilih dan penyelenggaraan pemilu, isu perhitungan suara ulang, isu kecurangan surat suara, dan Isu polarisasi masyarakat atau masyarakat terpecah karena pilihan.
“Hal tersebut yang harus diantisipasi sebab jika tidak dapat memicu kegaduhan dan perpecahan di masyarakat nantinya,” imbuh Ketua Bawaslu Situbondo itu.
Oleh karena itu, Faridl berharap adanya kesadaran dan kerjasama semua pihak untuk menjaga kondusifitas pilkada serentak tahun 2024. (inu/usy)
