BUMIAKTUAL, SITUBONDO – Di tengah ancaman bencana yang bisa datang kapan saja, DPRD Kabupaten Situbondo menunjukkan komitmennya sebagai mitra pemerintah daerah yang responsif dan disiplin dalam mengawal pengelolaan anggaran rakyat.
Melalui rapat paripurna penyampaian nota pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Senin (31/8/2026), DPRD Situbondo memastikan proses pembahasan anggaran perubahan akan berjalan cepat, transparan, dan tepat waktu.
Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, menegaskan lembaganya siap bergerak cepat begitu nota pengantar diterima. Pembahasan akan langsung digulirkan secara maraton melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran (Banggar), demi memastikan seluruh program prioritas. Mulai dari perbaikan jalan hingga mitigasi bencana hingga bisa segera direalisasikan untuk masyarakat.
“Selanjutnya kami, tentunya DPRD akan segera melakukan pembahasan secara maraton oleh komisi dan Badan Anggaran,” tegas Mahbub.
Disiplin waktu menjadi prioritas. Mahbub mengingatkan bahwa seluruh proses harus rampung sebelum tenggat 30 September 2026. Sebuah komitmen yang menunjukkan keseriusan DPRD menjaga agar layanan publik tidak tersandera birokrasi berlarut-larut.
“30 September itu sudah batas akhir perubahan APBD. Artinya kalau lompat dari itu nggak bisa,” ujarnya tegas.
DPRD Situbondo juga menunjukkan sikap kehati-hatian dalam mengawal alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp26,09 miliar yang disiapkan Pemkab untuk mitigasi bencana, khususnya antisipasi banjir bandang menjelang musim hujan November–Desember.
“Ini sebenarnya dalam rangka mitigasi karena akhir tahun anggaran bulan-bulan November-Desember ini kan mulai musim penghujan biasanya di Situbondo. Khawatir ada banjir bandang dan lain sebagainya,” jelas Mahbub, menunjukkan pemahaman mendalam DPRD terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Mahbub juga memastikan pihaknya akan mencermati lebih lanjut setiap detail penggunaan anggaran, termasuk fleksibilitas BTT untuk kebutuhan mendesak lain di luar bencana bukti nyata fungsi pengawasan DPRD berjalan aktif, bukan sekadar formalitas.
“Belanja tidak terduga itu bukan hanya untuk bencana. Artinya bisa dibelanjakan untuk hal-hal lain yang memang tidak terprediksi di dokumen perencanaan sebelumnya,” jelasnya.
Langkah cepat DPRD ini menjadi cerminan sinergi yang solid antara legislatif dan eksekutif dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat Situbondo, terutama menjelang risiko cuaca ekstrem di penghujung tahun. (dra/usy/pro)
