BUMIAKTUAL, SITUBONDO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat kedua dalam rangka persetujuan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Persetujuan tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum rancangan anggaran daerah itu memasuki proses evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, menjelaskan dokumen Raperda APBD bersama rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penjabaran APBD selanjutnya akan dikirimkan oleh pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada gubernur untuk dievaluasi.
Menurut Mahbub, proses evaluasi di tingkat gubernur biasanya membutuhkan waktu sekitar 14 hari. Setelah hasil evaluasi diterima, DPRD akan kembali menggelar pembahasan bersama TAPD.
“Di gubernur biasanya waktunya 14 hari. Setelah evaluasi turun, kita rapat kembali antara Badan Anggaran dan TAPD untuk menindaklanjuti hasil catatan evaluasi dari gubernur itu,” kata Mahbub Junaidi.
Ia menjelaskan, pembahasan lanjutan tersebut diperlukan untuk menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi hasil evaluasi pemerintah provinsi terhadap rancangan APBD 2027.
Dengan demikian, proses pembahasan anggaran tidak berhenti pada persetujuan dalam rapat paripurna, tetapi masih berlanjut melalui tahapan evaluasi dan penyempurnaan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau yang akrab disapa Mas Rio, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah terlibat dalam pembahasan APBD 2027.
Ia juga menyinggung pentingnya komunikasi dan pembahasan bersama agar terdapat kesamaan pemahaman mengenai kebijakan anggaran daerah.
Mas Rio mengungkapkan, pemerintah daerah mulai menerapkan pengadaan barang secara agregat atau digabungkan dalam satu proses pengadaan.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, sehingga anggaran dapat lebih difokuskan pada kebutuhan pembangunan.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa belanja operasional tidak semata-mata berarti pengeluaran rutin sehari-hari.
Di dalamnya terdapat sejumlah komponen, seperti belanja barang dan jasa, subsidi, belanja transfer, bantuan sosial hingga hibah.
Ia mencontohkan pengadaan ambulans yang masuk kategori belanja modal karena barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
Terkait pembangunan infrastruktur, Mas Rio menyebut Situbondo juga memperoleh dukungan program dari luar APBD.
Di antaranya pembangunan jembatan melalui program Jembatan Garuda, dana sekitar Rp40 miliar untuk pembangunan tangkis di sejumlah titik, serta anggaran revitalisasi sekolah yang mencapai Rp90 miliar.
Menurutnya, berbagai program tersebut turut memberikan dampak terhadap pembangunan daerah meskipun tidak seluruh anggarannya tercatat dalam APBD Situbondo.
“Jadi itu tidak masuk ke APBD, tapi barangnya ada, berdampak buat kondisi di Situbondo,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mas Rio juga menyinggung rencana pemekaran wilayah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah daerah berencana melakukan pemekaran secara bertahap dengan memulai wilayah yang paling memungkinkan sebagai proyek percontohan atau piloting. Salah satu wilayah yang disebut dalam rencana tersebut adalah Sembuki.
Ia juga menyebut wilayah dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000 jiwa perlu dipertimbangkan untuk dimekarkan agar pelayanan publik lebih terjangkau dan mudah diakses masyarakat.
Melalui tahapan persetujuan Raperda APBD 2027 tersebut, DPRD Situbondo selanjutnya akan mengawal proses tindak lanjut hasil evaluasi gubernur bersama TAPD sebelum rancangan peraturan daerah itu ditetapkan menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2027. (dra/usy/pro)
