BUMIAKTUAL, SITUBONDO– Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyambut positif langkah proaktif Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Proyogo-Ulfiyah dalam mewujudkan pelayanan prima. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen untuk memberikan layanan publik yang responsif dan transparan kepada masyarakat Situbondo.
Koordinator Tim Transisi, Mohamad Alfan Ardillah mengatakan, salah satu program unggulan yang akan diluncurkan adalah Recall-program berbasis digital yang dirancang sebagai hotline pengaduan 24 jam.
Program tersebut memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan publik yang cepat, akurat, dan diawasi langsung oleh bupati dan wakil bupati. Recall dirancang untuk memastikan masyarakat dapat mengakses pengaduan atau kebutuhan pelayanan administrasi kapan saja.
“Program ini menjadi simbol dan bagian dari upaya untuk merealisasikan komitmen pemerintahan Mas Rio dan Mbak Ulfi dalam meningkatkan responsivitas pelayanan publik terbaik untuk masyarakat Situbondo,” ujar Alfan, Kamis (16/01/2025) saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon.
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengapresiasi langkah cepat Tim Transisi. Menurutnya, menggandeng Ombudsman sejak awal adalah keputusan strategis untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang diberikan ke depan.
“Kami mendukung penuh inisiatif ini dan siap memberikan supervisi, terutama untuk memastikan program Recall berjalan sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik,” terang Najih.
Dia juga menegaskan kesiapannya untuk terjun langsung ke Situbondo, guna memberikan pendampingan dan pengawasan. Karena, program Recall tersebut menjadi salah satu bentuk nyata pelayanan responsif berbasis teknologi.
Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman siap membantu memastikan program ini berhasil dan memberikan dampak nyata. Melalui kolaborasi ini, pemerintahan Mas Rio dan Mbak Ulfi menunjukkan komitmen kuat untuk membawa perubahan nyata dalam pelayanan publik di Kabupaten Situbondo.
“Dengan Recall sebagai program prioritas, masyarakat tidak hanya mendapatkan layanan terbaik, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam mengawal pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (dra/usy/pro)
