BUMIAKTUAL,SITUBONDO – Pemkab dan DPRD Situbondo sepakat meneruskan program Surat Pernyataan Miskin (SPM), Rabu (10/06/2020). Sebagai jalan keluar anggaran pengobatan untuk warga miskin yang sudah nol rupiah itu, maka dana yang akan digunakan adalah dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tiga RSUD dan puskesmas di masing masing kecamatan.
Abd Rahman, Wakil Ketua DPRD Situbondo menjelaskan, sebelumnya anggaran SPM telah habis sejak April lalu. Akibatnya, masyarakat kurang beruntung kesulitan mendapatkan perawatan medis di rumah sakit atau puskesmas. “Setelah kita berjuang, akhirnya pelayanan SPM bisa diteruskan lagi,” kata pria yang akrab disapa Rahman.
Dia menekankan, pemerintah daerah agar segera melakukan percepatan perubahan anggaran. Sebab, dana dari BLUD hanya bisa bertahan selama dua bulan saja. “Kita telah berkomitmen, perubahan anggaran APBD 2020 selambat-lambatnya Bulan Agustus pada minggu pertama,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PPP itu.
Rahman menambahkan, dana anggaran BLUD akan mengcover di semua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan seluruh Puskesmas. Yaitu, tiga RSUD dan 17 Puskesmas di setiap Kecamatan. “Jika ada puskesmas yang tidak mampu mengcover. Akan dicover oleh RSUD Abdoer Rahem Situbondo,” kata anggota legislatif itu.
Sementara itu, Dadang Wigiarto, Bupati Situbondo menjelaskan, Pemkab Situbondo menyiapkan dua skenario terkait solusi anggaran SPM yang telah habis. Yaitu menyiapkan BLUD dan Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati dan wakil Bupati. “Jika APBD perubahan cukup tersendat, kita akan menggunakan BPO kepala daerah. Artinya, hari ini pelayanan SPM sudah bisa dibuka kembali,” kata Bupati Dadang.
Bupati dua periode itu mengaku telah menghitung biaya SPM yang diperlukan di Kota Santri. Hasilnya, dana anggaran BLUD dapat menjalankan perawatan masyarakat miskin sampai bulan Agustus. (dra/usy)
