BUMIAKTUAL-SITUBONDO, Komisi I DPRD Situbondo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kamis 30 Januari 2020. Kegiatan ini dalam rangka penerapan perda ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di Kabupaten Situbondo.
Kunker Komisi I DPRD Situbondo didampingi langsung Kasatpol PP Pemkab Situbondo, Fathorasjid. Mereka ditemui oleh Asisten Tata Pemerintahan Pemkot Balik Papan, Drs Syaiful Bahri didampingi Satpol PP, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan.
Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi yang ikut dalam rombongan, mengatakan bahwa Komisi I sengaja memilih Balikpapan sebagai tujuan kunjungan karena beberapa alasan. “Di Balikpapan itu bagi kami menarik untuk didatangi karena kotanya sangat rapi dan bersih,” terangnya kepada bumiaktual.com.
Keadaan tersebut bisa terwujud karena Pemkot Balikapapan berhasil dalam penerapan perda Trantibum. Dari keterangan yang diterima dari Asisten Tata Pemerintahan Pemkot Balik Papan, kata Edy, kunci keberhasilan dari penerapan Perda Trantibum, salah satunya karena masyarakat Balik Papan punya kesadaran tinggi untuk tertib aturan.
“Ini juga tidak lepas dari gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemkot Balikpapan. Selain sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, kesuksesan perda trantibum di Pemkot Balik Papan juga karena pemmkot setempat tidak mau tawar-menawar dalam penindakan. Bahkan bagi pelanggar bisa ditipiring atau bahkan no NIK-nya dibekukan,” kata Edy Wahyudi.
Sedangkan Komisi IV melakukan kunker ke Dinsos sosial Kota Makasar. Alat kelengkapan DPRD ini ingin tahu seperti apa support yang dilakukan oleh DPRD setempat. Sehingga, Dinas Sosial di Kota Makasar bisa mendapatkan jatah anggaran yang begitu besar. Anggaran jaminan sosial atau penyelesaian masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Situbondo, Tolak Atin menerangkan, Dinas Sosial di Kota Makasar mendapat anggaran sampai Rp 12 miliar. “Padahal, kemampuan APBDnya dengan Situbondo sama yakni, Rp 1,7 triliun. Demikian juga jumlah pendudukanya, tak jauh beda. “Dinas Sosial di Situbondo hanya dapat anggaran Rp 3 miliar,” imbuhnya.
Kata pria asal Kapongan ini, perhatian Pemkot Makasar terhadap orang miskin yang salah satunya diwujudkan dalam jaminan kesehatan sosial juga lebih besar dibandingkan dengan Situbondo. “Yang istimewa dari Dinas Sosial Kota makasar ini karena datanya yang bagus. Sehingga perencanaan perencanaan yang berhubungan dengan sosial berdasar data itu,” terang Tolak Atin.
Di situbondo, masalahnya juga ada di data. Bahkan perbaikan data tak perlu menunggu satu tahun. “Di Makasar setiap tiga bulan data itu diperbaiki. Misalnya ada yang mengadu, langsung disurvai, kalau benar, masuk data . (usy/ikl)
