BUMIAKTUAL, SITUBONDO – Anggaran untuk pembiayaan berobat masyarakat miskin pada program Surat Pernyataan Miskin (SPM) di APBD induk tahun 2020 sebesar Rp 1 Miliar. Tetapi, saat ini keuangan itu sudah habis.
Hal itu disampaikan oleh H. Fahrudi Apriawan, Ketua Komisi IV DPRD Situbondo. Kata dia, pemerintah hingga saat ini terus mencari solusi agar masyarakat miskin tetap mendapatkan hak-haknya. “Ini masih menjadi PR bersama, bagaimana agar masyarakat kita tidak kesulitan saat melakukan perawatan di rumah sakit,” kata pria yang akrab disapa Fahrudi itu, Rabu (03/06/2020).
Politikus PPP itu menambahkan, ada beberapa alternatif solusi. Di antaranya, pemerintah daerah menyiapkan pembiayaan lain. Akan tetapi, sejumlah alternatif itu akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada bupati. “Kita lihat ke depan bagaimana. Tapi yang jelas kami akan memperjuangkan rakyat kita,” tegasnya.
Fahrudi mengaku, dari data yang diterimanya, penerima SPM di Situbondo sekitar 17 ribu masyarakat miskin. Sisanya, tercover dalam jaminan sosial lainnya. Seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS). “Sedangkan yang tercover di KIS 304 ribu orang, yang dibayarkan provinsi 25 orang, SPM 17 ribuan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Situbondo, Abu Bakar Abdi menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pendataan dari warga miskin dan sangat miskin. Mereka akan dibantu dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sisanya dari SPM. “Karena SPM dananya kurang. Kita akan konsultasi ke pak Sekda dan Bupati,” kata pria yang akrab disapa Abu itu.
Dia menyampaikan, masyarakat agar tidak perlu resah. Karena pemerintah tidak akan tinggal diam dengan permasalahan ini. “Uang jaminan akan diberikan terlebih dahulu, nanti jika ada solusi akan dicairkan kembali,” tutup Abu. (dra/usy)
