BUMIAKTUAL, SITUBONDO – Praktisi Hukum muda kabupaten Situbondo, Jayadi mengkritisi hadirnya sejumlah anggota DPRD Situbondo dalam acara debat publik Paslon Bupati dan wakil bupati kabupaten Situbondo di salah satu televisi regional Jawa Timur di Surabaya, Kamis (10/10/2024) lalu.
“Ada aktivis senior yang melaporkan dugaan pelanggaran sejumlah atau hampir semua anggota dewan ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran Pilkada di mana mereka menggunakan fasilitas negara untuk hadir dalam acara debat Paslon, hal semacam ini merupakan embrio dari perilaku koruptif,” ujar Jayadi.
Yjayadi menyayangkan baru tiga bulan dilantik sebagai anggota DPRD Situbondo periode 2024-2029, sejumlah anggota DPRD sudah menunjukkan gelagat perilaku koruptif dan tidak mementingkan kepentingan masyarakat.
“Pamitnya kunjungan kerja ke beberapa wilayah, nyatanya juga hadir dalam acara debat, sedangkan mereka menggunakan fasilitas negara, ini kan perilaku koruptif, baru awal saja sudah seperti ini, apalagi nanti kalau lebih paham celah, jelas bermain mereka,” ungkap Jay.
Selain itu, terkait keputusan pembentukan pansus tersebut, Jay menjelaskan bahwa langkah pembentukan Pansus selain melanggar fatsoen politik, yakni pemain tak boleh menjadi wasit.
“Bukan kami tak paham dengan dinamika koalisi partai di parlemen. Sekali lagi saya ingatkan, dahulukan kepentingan rakyat drpd kepentingan golongan/ kelompok,” ujar praktisi hukum dan laywer muda yang akrab disapa Jay itu.
Lebih lanjut Jay menduga keputusan tersebut diambil sebagai upaya koalisi besar akan memberangus kepentingan koalisi kecil yang jauh tak berimbang. “Maka akan ada upaya, terpenting mereka akan memenangkan pertarungan melawan koalisi kecil di parlemen walau yang diperjuangkan koalisi kecil ini berpihak pada rakyat. Jangan salah, rakyat akan bersatu,” Tegasnya.
Jay mengingatkan jika politik tak harus membabi-buta, bahkan dirinya akan melawan sebuah koalisi yang hendak membangun kekuasaan secara berlebih, apalagi nyatanya yang perjuangannya hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Kekuasaan berlebih maka besar pula kesempatan perilaku koruptif akan merajalela (Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely),” pungkasnya. (inu/usy)
