BUMIAKTUAL, SITUBONDO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo menggelar rapat paripurna 21 April 2026. Agenda kali ini adalah penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2026.
Paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam siklus pemerintahan daerah, khususnya untuk memastikan kebijakan dan program yang dijalankan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Setidaknya ada 21 rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada Bupati sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintahan daerah ke depan.
Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Mahbub Junaidi menjelaskan bahwa secara umum rekomendasi DPRD mencakup berbagai urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Salah satu yang disorot adalah pelaksanaan program Berantas Plus, khususnya dalam efektivitas penggunaan anggaran.
Mahbub mengaku sangat mengapresiasi program tersebut namun dipandang perlu pengawasan lebih ketat agar penerima manfaat bisa tepat sasaran. “Program Berantas Plus ini bagus, tetapi penggunaannya harus selektif. Jangan sampai anggarannya cepat habis, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan belum terlayani secara optimal,” katanya kepada sejumlah wartawan pasca sidang pasipurna.
Politisi PKB tersebut menegaskan, program Brantas Plus seharusnya difokuskan untuk masyarakat miskin yang membutuhkan layanan rujukan kesehatan. Terutama ke rumah sakit tingkat provinsi. “Jika tidak dikendalikan, penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran dikhawatirkan dapat membebani APBD,” imbuh Mahbub.
Catatan strategis lainnya yang disampaikan DPRD kepada bupati adalah bidang pendidikan. Kata Mahbub, meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Situbondo mengalami peningkatan, namun masih terdapat indikator yang perlu ditingkatkan, khususnya rata-rata lama sekolah. “IPM kita memang naik, tetapi di bidang pendidikan, terutama rata-rata lama sekolah, masih belum maksimal. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera dicarikan solusi,” ujar Mahbub.
Dia menjelaskan, dokumen penyampaian rekomendasi yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tersebut akan disampaikan kepada kepala daerah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. “Rekomendasi ini nantinya akan disampaikan kepada kepala daerah dan juga ke Kemendagri sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.
Sementara itu, kepada wartawan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Baginya, proses pembangunan merupakan hal dinamis yang membutuhkan perbaikan berkelanjutan.
“Rekomendasi ini kita akomodir. Namanya proses dinamis, tentu ada perbaikan terus-menerus. Tidak ada yang sempurna, apalagi menyangkut data dan angka,” ujar pria yang akrab disapa Mas Rio tersebut.
Dengan adanya rekomendasi tersebut, lanjut Mas Rio, diharapkan sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin kuat dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Situbondo. “Kami akan mengakomodasi semua rekomendasi. Proses pembangunan ini dinamis, sehingga perbaikan terus diperlukan. Tidak ada yang sempurna, apalagi jika berkaitan dengan capaian angka dan indikator,” ujarnya. (dra/usy/pro)
