BUMIAKTUAL,SITUBONDO – Komisi I DPRD Situbondo menemukan ada desa yang tidak rata dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Padahal, bantuan itu memang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid 19, khususnya ekonomi lemah.
Wakil Ketua Komisi I, Janur Sasra Ananda menjelaskan, dari hasil monitoring ke beberapa desa di Kota Santri, hampir di seluruh tempat, ada warganya yang tidak tercover BLT. Padahal, dalam Data Terpadu Daerah-Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP), mereka masuk sebagai warga miskin. “Ini menjadi PR bagi kita semua, bagaimana nasib orang yang tidak tercover itu?,” kata pria yang akrab disapa Janur itu, Senin (27/04/2020).
Salah satu contoh data yang dia tunjukkan adalah Desa Trebungan, Kecamatan Mlandingan. Dari 1.300 lebih warga miskin, ada sekitar 50 persen yang tidak mendapatkan BLT. “Kasus seperti ini rawan gejolak sosial,” ucapnya.
Anggota legislatif dari Partai Demokrat itu berjanji akan terus mengawal proses pendataan. Sebab,desa masih memiliki peluang untuk bisa menganggarkan kembali warganya yang tidak terdata. “Tapi masalahnya, uangnya sudah terpotong. Bahkan sebagian sudah digunakan untuk pembangunan fisik,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekda Syaifullah mengaku, memang ada beberapa warga yang masuk kategori miskin tidak tercover sebagai penerima bantuan. Baik di BLT maupun bantuan sosial tunai. “Tetapi masih ada harapan untuk memperolah bantuan,” katanya.
Syaifullah menerangkan, masyarakat miskin dan terdampak Covid-19 yang belum tercover sebagai penerima bantuan, akan diusulkan ke pusat dan provinsi. Dia mengaku, masih ada keuangan khusus yang bisa disalurkan. “Pemerintah akan terus memperjuangkan masyarakat di lapisan bawah,” sambunganya.
Bantuan sosial tunai berasal dari keuangan APBD Kabupaten Situbondo. Ini disalurkan kepada 10 ribu lebih warga miskin dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 200 ribu yang diberikan selama 3 bulan. “Insyallah sudah mulai terealisasi pada bulan Mei ini,” pungkasnya. (dra/usy)
